Sevindra Juta: Dimana Empatimu, Dewan Terhormat Diduga Minta Kenaikan Berbagai Tunjangan Ketika Ekonomi Sulit

MWawasan, Lima Puluh Kota (SUMBAR)~ DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah sebuah gedung tempat bekerjanya perwakilan dari masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota. Digedung inilah tempat pembahasan anggaran, pengawasan, menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili, Hingga membuat peraturan daerah.

Setelah  Presiden melantik semua kepala Daerah di seluruh Indonesia yang digaungkan adalah Efisiensi Pembelanjaan Anggaran daerah. Banyak rencana kegiatan yang telah disusun harus dirombak kembali, disesuaikan dengan mata Anggaran yang ada. Akibat ini semua putaran perekonomian masyarakat pun turut terganggu dan bahkan tergolong masa perekonomian ektrim  cukup panjang yang dialaminya dan dirasakan oleh masyarakat.

Namun yang paling  sangat disayangkan adalah, dengan kondisi yang serba sulit ini, justru para penghuni gedung DPRD  Limma Puluh Kota diduga meminta kenaikan tunjangan perumahan, tunjangan transportasi serta penambahan jadwal perjalanan dinas hingga akhir tahun 2025 ini.

Seorang tokoh masyarakat Lima Puluh Kota Sevindra Juta setelah diminta tanggapannya tentang permintaan anggota dewan Lima Puluh Kota ini, mengatakan "Dimana Empatimu, Sebagai anggota Dewan yang dipilih dan diantarkan oleh masyarakat Lima Puluh Kota ke gedung Dewan yang Terhormat tersebut," ungkapnya.

Selayaknya dalam kondisi serba sulit ini, anggota dewan yang terhormat itu membantu dan  mencarikan solusi bagaimana masyarakat bisa mengatasi situasi perekonomian yang sedang sulit ini," tutupnya.

Setelah tim media ini mendapatkan informasi dari narasumber yang cukup berkompeten di kalangan pejabat daerah kabupaten yang enggan  disebutkan namanya yang  sempat dihubungi awak media ini lewat udara, Senin (1/9/25) mengatakan, bahwa tuntutan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi sudah  memang disetujui. 

Tapi kemudian malah minta pula untuk perjalanan dinas sampai akhir tahun ini,  ungkapnya.

Berdasarkan informasi tersebut tim media ini mengkonfirmasikan ke berbagai pihak, dari  ketua DPRD Lima Puluh Kota hingga Anggota DPRD semuanya diam tak satupun yang mau menjawab.

Sekwan Fidria Pala saat dihubungi tim media ini Selasa (2/9/25) mengatakan untuk konfirmasi silahkan hubungi ketua DPRD, ujarnya pada media ini.

Begitu juga pada dinas terkait seperti Setda (Sekretaris Daerah), Kepala Badan Keuangan hingga bupati semuanya diam saat didatangi media ini di tempat bapak - bapak itu berkantor.

Pertanyaan dari media ini yang belum dapat jawaban, Apa benar para bapak / ibu yang terhormat yang berkantor di gedung DPRD Lima Puluh Kota meminta kenaikan tunjangan perumahan, transportasi, perjadin? 

Kalau informasi yang didapatkan media ini tidak benar, kenapa bapak / ibu yang terhormat tak mau berbicara / menjawab konfirmasi dari media ini.

Jika permintaan kenaikan tunjangan perumahan, transportasi dan perjadin itu benar, apakah bapak / ibu yang terhormat tidak melihat situasi perekonomian masyarakat saat ini yang membuat daya beli masyarakat kian menurun. 

#Sdt/tim