Alokasi Dana Desa yang disalurkan di Tahun Anggaran 2020 oleh KPPN Makassar II mencapai Rp230,7 miliar.
Penyaluran Dana Desa Tahap III pada tanggal 11 Desember 2020 merupakan batch terakhir dari penyaluran Rp83,9 miliar Dana Desa di Kabupaten Takalar.
Sedangkan penyaluran Rp146,7 miliyar Dana Desa untuk 121 Kabupaten Gowa telah tuntas disalurkan lebih awal 100 persen sejak September 2020.
Mekanisme penyaluran Dana Desa di Tahun 2020 mengalami beberapa penyempurnaan. Mulai tahun ini, Dana Desa disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa setelah pemerintah desa (pemdes) memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Pemerintah juga memberi relaksasi atau kemudahan persyaratan kepada pemda dan pemdes, terlebih karena dampak global pandemi COVID-19.
Pemerintah mendorong percepatan realisasi belanja sebagai bagian dari implementasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Penyederhanaan persyaratan penyaluran dan perubahan prioritas pengalokasian dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai, dan kegiatan Padat Karya diharapkan dapat mendukung penanganan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi,” kata Adi Setiawan, Kepala KPPN Makassar II.
Khususnya untuk Dana Desa, penyederhanaan persyaratan diterapkan untuk semua tahapan. Namun demikian untuk Tahap 3 tetap disyaratkan Perkada Alokasi Dana Desa, Perkades tentang APBDes serta Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2019.
“Kami menyampaikan apresiasi atas kerja sama segenap pihak, khususnya Pemda Gowa dan Pemda Takalar, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyaluran Dana Desa Tahun 2020”, lanjut Adi Setiawan.
Untuk memberi informasi penyaluran Dana Desa dan Dana BOS kepada masyarakat, KPPN Makassar II menyediakan inovasi PALLUBASA (Publikasi Online Penyaluran Bantuan dan Dana Desa).
Masyarakat dapat mengakses informasi status penyaluran Dana Desa melalui website resmi KPPN Makassar II. Layanan yang tersedia melalui kerja sama dengan Bank Sulselbar ini, banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui progress penyaluran Dana Desa.
“Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan tata kelola melalui informasi yang relevan dan transparan, khususnya yang berkaitan dengan pagu dan realisasi penyaluran.” jelas Adi Setiawan menambahkan.
#Arfah Adha Mansyur, S. Sos
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment