Silaturahmi Ramadan Bersama Wali Nagari, Bupati Eka Putra Bahas Tantangan Anggaran dan Pembangunan Nagari

MWawasan, Batusangkar (SUMBAR)~ Bupati Eka Putra bersama Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Ahmad Fadly bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama dengan Forum Komunikasi Wali Nagari (FKWN) di Gedung Indojolito Batusangkar, Senin (9/3/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan para wali nagari untuk membahas berbagai persoalan pembangunan di tingkat nagari, terutama terkait keterbatasan anggaran yang saat ini dirasakan oleh banyak nagari di Tanah Datar.

Ketua FKWN Tanah Datar, Genta Maulana, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanah Datar yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut sehingga para wali nagari dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas upaya Bupati Eka Putra yang telah memperjuangkan aspirasi wali nagari pada forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) terkait berkurangnya anggaran nagari.

“Terima kasih kepada pimpinan daerah yang telah mengagendakan silaturahmi dan berbuka puasa bersama kami. Kami juga berterima kasih karena telah memperjuangkan aspirasi wali nagari pada forum APKASI beberapa waktu lalu terkait berkurangnya anggaran nagari. Mudah-mudahan banyak harapan yang dapat terwujud,” ujarnya.

Genta menjelaskan, saat ini rata-rata nagari hanya menerima anggaran sekitar Rp. 250 juta hingga Rp. 350 juta. Dengan jumlah tersebut, menurutnya banyak program pembangunan dan kegiatan nagari yang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah terus memperjuangkan peningkatan anggaran nagari melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kementerian terkait.

Menanggapi hal itu, Bupati Eka Putra mengatakan bahwa persoalan keterbatasan anggaran nagari memang telah disampaikan oleh para kepala daerah dalam forum APKASI kepada Kementerian Desa beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dengan anggaran nagari yang berkisar antara Rp. 250 juta hingga Rp. 350 juta, ruang gerak pemerintah nagari dalam melaksanakan pembangunan menjadi sangat terbatas.

“Alhamdulillah, pada kesempatan itu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa menyampaikan akan melakukan kajian ulang untuk meningkatkan kembali anggaran bagi desa atau nagari,” jelasnya.

Selain membahas persoalan anggaran, Bupati Eka Putra juga menyoroti beberapa persoalan pembangunan di nagari, salah satunya terkait kondisi infrastruktur jalan yang membutuhkan penanganan segera.

Ia meminta para wali nagari untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum, agar dilakukan perbaikan awal seperti penambalan atau patching pada ruas jalan yang mengalami kerusakan.

“Saya minta wali nagari segera membuat surat dan berkoordinasi dengan Dinas PU agar dilakukan patching pada jalan-jalan yang rusak di nagari masing-masing,” tegasnya.

Bupati Eka Putra juga mendorong para wali nagari untuk aktif mengusulkan perbaikan jaringan irigasi, khususnya yang terdampak bencana, serta pembangunan prioritas yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, koordinasi yang intens antara wali nagari dan perangkat daerah sangat penting, termasuk memantau perkembangan usulan program serta menjalin komunikasi dengan para wakil rakyat, baik di DPRD, DPRD Provinsi, maupun DPR RI.

Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Fadly mengingatkan para wali nagari agar lebih aktif menyosialisasikan berbagai program unggulan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pelayanan yang baik di kantor wali nagari, terutama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan sosial kesehatan.

“Jangan sampai ada lagi masyarakat yang mengeluhkan pelayanan di kantor wali nagari. Kita harus memastikan masyarakat terbantu, sehingga tidak ada yang terlantar dalam persoalan kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, Ahmad Fadly juga menyoroti pentingnya peran nagari dalam upaya penanganan stunting. Ia meminta para wali nagari memastikan program pencegahan dan penurunan stunting berjalan dengan baik agar angka stunting di Tanah Datar terus mengalami penurunan.

“Persoalan stunting bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan anak-anak kita dan kualitas kehidupan masyarakat ke depan,” katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Elizar, Kepala Dinas PMDPPKB Herison, para kepala bagian, serta camat se-Kabupaten Tanah Datar. 

#Rey