MWawasan, Dharmasraya (SUMBAR)~ Efisiensi anggaran pemerintah menjadi topik yang hangat diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk pengalokasian anggaran di tingkat daerah dan munculnya kebijakan yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, kebijakan efisiensi anggaran menjadi perbincangan publik yang hangat dan turut diliput oleh berbagai media lokal maupun nasional.
Wakil Ketua DPRD Dharmasraya dari Fraksi Partai Golkar, Sujito, dalam wawancaranya dengan awak media di ruang kerjanya pada Senin (10/3/24), menegaskan pentingnya mengeksekusi setiap rencana anggaran secara optimal.
“Apa yang sudah direncanakan tetap harus dieksekusi dengan baik. Meskipun mungkin terjadi penurunan kuantitas kegiatan, namun kualitas kinerja dan hasil harus tetap dipertahankan,” ujar Sujito.
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berdampak negatif terhadap pelayanan publik.
“Sekali lagi, bukan berarti efisiensi anggaran menurunkan kinerja kita. Kinerja kita, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat, harus tetap terjaga,” tambahnya.
Selain itu, Sujito memuji kepemimpinan Bupati Dharmasraya, Anisa Suci Rahmadhani, dalam upaya penggalangan dana untuk penanganan musibah banjir. Menurutnya, Bupati Anisa berhasil mendapatkan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 65 miliar untuk penanganan bencana di daerahnya.
“Inilah kehebatan Bu Anisa. Beliau mampu menggaet dana dari pusat sebesar Rp 65 miliar untuk penanganan banjir,” ungkap Sujito.
Ia menegaskan bahwa dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, kebijakan efisiensi anggaran harus tetap didukung demi keberlanjutan pembangunan di Dharmasraya.
“Apalagi yang perlu kita ragukan? Bu Bupati yang baru menjabat sudah bisa mendapatkan dana sebesar itu. Oleh karena itu, kita harus mendukung kebijakan efisiensi anggaran,” pungkasnya.
#Egit/Sosri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment