Komisi VIII DPR RI Dukung Balai Besar Logistik dan Diklat BNPB Regional Sumatera

MWawasan, Padang (SUMBAR)~ Rencana peningkatan status Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kota Padang menjadi Balai Besar Logistik dan Diklat Regional Sumatera, didukung penuh oleh DPR RI.

Dukungan itu datang dari Komisi VIII DPR RI dengan tujuan agar penanganan darurat bencana, khususnya di Pulau Sumatera akan menjadi lebih efektif dan maksimal nantinya. Apalagi, wilayah Sumatera, terutama daerah Sumatera Barat (Sumbar) sangat rawan bencana.

"Kami bersama tim mendukung penuh rencana UPT BNPB ini untuk bisa "naik kelas" menjadi Balai Besar Regional Sumatera," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto saat berkunjung ke UPT BNPB di Padang, Selasa (7/9/2021) lalu.

Dikatakan Yandri, kendati fasilitas saat ini sudah termasuk mumpuni, namun dengan adanya pengembangan UPT menjadi Balai Besar Logistik dan Diklat BNPB Regional Sumatera ini memang perlu dukungan penuh. Baik dari sisi anggaran maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dari seluruh pihak terkait nantinya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy turut menambahkan, apabila UPT saat ini dijadikan Balai Besar Regional Sumatera, hendaknya harus ada SDM yang nantinya dapat mengelola secara umum dan khusus terkait fasilitas juga logistik. Dengan harapan peralatan dan logistik rusak atau sia-sia belaka.

"Ketija nanti sudah tersedia kebutuhan peralatannya, harus ada SDM yang bisa mengelola. Jangan sampai rusak atau tidak bisa dipakai saat dibutuhkan," sebut John.

Menurut Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan, penanganan darurat bencana akan lebih efektif dengan adanya Balai Besar Logistik dan Diklat BNPB di Sumbar ini. Alasannya, ketika terjadi bencana suatu saat di wilayah Sumatera, dari sisi waktu penanganan akan lebih cepat dan mudah penyaluran logistik.

Apalagi, Lilik menilai Pulau Sumatera merupakan 'supermarket'nya bencana yang potensinya sangat tinggi di Indonesia. Jadi dengan posisi Balai Besar BNPB di Kota Padang, maka bisa meningkatan kapasitas dan dukungan multipihak untuk wilayah Sumatera. Tentu ini dikarenakan Sumbar terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera.

"Setidaknya ada dua parameter dalam penanganan darurat bencana, yakni waktu dan anggaran yang dibutuhkan. Adanya Balai Besar ini tentu bisa menekan dari segi anggaran dan waktu operasi," ungkap Lilik.

Selain itu, kata Lilik, Balai Besar Logistik dan Diklat BNPB ini nantinya juga bisa mengubah tantangan "supermarket" bencana menjadi laboratorium yang menghasilkan temuan dan pembelajaran dalam penanggulangan bencana yang komprehensif. Maka itu, sangat dibutuhkan penguatan dukungan institusional, sarana prasarana, dan perangkat logistik peralatan.

"Balai Besar ini, ialah strategi dekosentrasi yang efisien untuk memberikan layanan pendukung bersifat kritis dan mendesak, secara cepat dan tepat kepada daerah saat dibutuhkan," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengungkapkan bahwa akan menyediakan lahan untuk perluasan wilayah UPT BNPB menjadi Balai Besar Logistik dan Diklat. Salah satunya dengan menyerahkan hibah tanah sekitar dua hektar untuk membangun infrastruktur Balai Besar BNPB Regional Sumatera itu.

"Kami siapkan lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perluasan wilayah, sehingga dapat dibangun fasilitas-fasilitas krusial dan pendukung lainnya yang saat ini belum ada," kata Mahyeldi.

Diketahui, ada beberapa fasilitas UPT BNPB yang dapat dimanfaatkan sekarang ini, seperti gudang logistik, ruang rapat atau pertemuan, tempat penginapan (wisma), kantin, dan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) yang dilengkapi dengan sarana prasarana memadai.

Dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI waktu lalu itu, Sestama didamping jajaran Sekretaris BPBD Sumbar dan jajarannya. Turut hadir Wali Kota Padang, Hendri Sapta, Anggota Komisi VIII DPR RI Nasril Bahar, Ina Ammania, dan Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama BNPB, Zahermann Muabezi, serta pejabat lainnya.

#Buya/BPBD Sumbar