Ketua DPRD Pasbar Parizal Hafni Salurkan Bantuan Sembako

MWawasanPASBAR(SUMBAR)---- Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pasbar saat mendistribusikan 40 paket sembako di Kecamatan Lembah Melintang Ujung Gading mengatakan bahwa hingga saat berita ini diturunkan belum satupun Bantuan pemerintah diturunkan ke masyarakat.

Apa lagi saat ini dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dinilai tidak transparan dalam mengelola bantuan yang diterima dari berbagai perusahaan yang ada di Pasbar.

" belum lagi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Covid-19.hingga saat ini tak jelas ke mana dan untuk apa saja"

Diungkapkannya lagi, sejauh ini penggunaan APBD untuk covid-19 dan penyalurannya belum jelas untuk apa saja, apa lagi sudah banyak bantuan yang diberikan sejumlah perusahaan dan donatur kepada Pemkab Pasbar, apakah penggunaannya terarah dan tepat sasaran atau terjadi timpang tindih rakyat tak tahu, bahkan bisa juga diduga penyalurannya hanya untuk kepentingan sesuatu saja. 

Sementara DPRD Pasbar tidak pernah terlibat atau dilibatkan, hingga kita tidak mengetahui berapa untuk APD, berapa untuk bantuan terdampak dan berapa untuk operasional.

Parizal dan beberapa anggota DPRD Pasbar mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Pasbar yang tidak transparans tersebut.

“Saya sangat kecewa, ada beberapa bantuan dari perusahaan, baik berupa paket sembako, maupun APD yang jumlahnya kita tidak tahu pasti, kabarnya ada ribuan paket, dan ada ratusan APD tetapi tidak kita ketahui ke mana arahnya, demikian juga kejelasan dana pokir yang dari DPRD di mana masing-masing per anggota telah disalurkan sebesar Rp.150 juta hingga totalnya mencapai Rp.6M, hingga saat ini belum ada kejelasannya” ungkap Parizal Hafni di Simpang Empat, Minggu (04/05/2020).saat ia mengunjungi Sekretariat PerkumpulAn Jurnalis Online (AJO) Pasbar sekitar pukul 22.00 Wib.

Begitu juga soal APBD yang di dalamnya ada dana “pokok pikiran” atau “pokir” anggota dewan. 

Menurut Parizal sejauh ini penggunaannya belum jelas atau tidak terarah..

"Kami di DPRD tidak tahu ke mana diarahkan dana pokir sekitar Rp 6 miliar tersebut,” keluhnya.

Harapan Parizal Hafni hendaknya setiap ada penggunaan dana Covid dan penyaluran  bantuan, baik yang diterima dari Perusahaan maupun yang bersumber dari APBD Pemkab hendaknya berkoordinasi dan dipublikasikan sumbernya dari mana, jadi tidak terjadi timpang rindih, apalagi saat ini pihaknya banyak mendapat laporan bahwa belum satupun masyarakat menerima bantuan terdampak covid - 19. sementara masyarakat pada umumnya sudah menyerahkan berbagai persyaratan seperti KTP dan KK.

"Ketidak transparansinya penyaluran ini, apakah itu bantuan pemerintah, pribadi atau bantuan dari perusahaan kita tak jelas, "kata Parizal, 

Menurutnya, itu makanya masyarakat luas banyak mempertanyakan dan ingin mengetahui bagaimana dan dari mana bantuan itu datangnya dan pengumpulan maupun penyaluran bantuan tersebut apakah serentak atau bertahap ? 

Sementara warga mempertanyakan apakah itu bantuan yang resmi atau bantuan pribadi.

Dikatakannya lagi, DPRD Pasbar, hari Senin  (04/05) akan mengundang Bupati, TAPD dan OPD untuk menjelaskan berbagai keluhan dan masukan masyarakat selama ini.

“Banyak warga yang tidak mampu belum mendapat bantuan, sementara bantuan terus diterima oleh Pemkab,” ujar Parizal.

Salah satu contoh penyaluran bantuan yang tidak jelas, lanjut Parizal, adalah bantuan paket sembako yang diterima Pemkab Pasbar dari perusahaan Wilmar Group.

“Jumlahnya sangat fantastis, tetapi tidak jelas ke mana muaranya. 

Ketika saya tanyakan ke Dinas Sosial, katanya dikelola BPBD. Ketika saya tanya BPBD katanya tidak ada diserahkan, melainkan dibagikan sendiri oleh Wilmar Group,” papar Farizal.

Parizal mengaku juga telah mempertanyakan hal itu kepada Wilmar Group, tetapi belum ada jawaban.

Oleh sebab itu, sebagai Ketua DPRD, dia meminta Pemkab segera bersikap transparan. Jangan sampai, lanjut Parizal, ada yang “menangguk di air keruh”.

#Arman