MWawasan.LAMPUNG~ Dalam kunjungan kerja ke Lampung pada Musyawarah Perencanan Pembangunan (musrenbang), Provinsi Sumatera Selatan diminta untuk mematangkan program-program yang telah selesai. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga meminta pemda setempat untuk memantapkan mana-mana saja program yang belum selesai.
“Pak Alex sebagai seorang gubernur tadi saya katakan 91 persen selesai, tinggal masa jabatan satu tahun memantapkan mana-mana saja yang selesai,” ujar Mendagri ketika membuka acara Musrenbang Provinsi Sumatera Selatan, di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Sumsel, Senin (17/4).
Lewat musrenbang menurut Tjahjo, Sumatera Selatan harus betul-betul matang dalam melaksanakan perencanan program pembangunan.
“Bappenas dari sisi perencanaan nasional, untuk daerah , PAD daerah mana, keterlibatan swasta apa, kemenkeu apa, DAK DAU nya apa dan pastikan pelaksanaan program berjalan,” ujar dia.
Dia menyebutkan selama ini Presiden Joko Widodo setidaknya terus melakukan pengecekan program pembangunan yang ada di daerah. Misalnya terkait dengan pembangunan jalan, pemantauan kawasan ekonomi, tempat-tempat pariwisata, dll.
Pemerintah berharap tahun 2018 harus selesai infrastruktur ekonomi dan sosial. Sehingga pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai target.
Dalam perencanaan program Mendagri mengingatkan kembali untuk selalu berhati-hati dengan area rawan korupsi.
“Saya mohon teman-teman pemda dan DPRD waspadai area rawan korupsi. Area rawan korupsi itu masih terpusat pada perencanaan anggaran, retribusi dan pajak daerah, ketiga dana bansos dan hibah, ketiga hal itu harus dicermati dengan baik,” tambah Tjahjo.
“Pak Alex sebagai seorang gubernur tadi saya katakan 91 persen selesai, tinggal masa jabatan satu tahun memantapkan mana-mana saja yang selesai,” ujar Mendagri ketika membuka acara Musrenbang Provinsi Sumatera Selatan, di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Sumsel, Senin (17/4).
Lewat musrenbang menurut Tjahjo, Sumatera Selatan harus betul-betul matang dalam melaksanakan perencanan program pembangunan.
“Bappenas dari sisi perencanaan nasional, untuk daerah , PAD daerah mana, keterlibatan swasta apa, kemenkeu apa, DAK DAU nya apa dan pastikan pelaksanaan program berjalan,” ujar dia.
Dia menyebutkan selama ini Presiden Joko Widodo setidaknya terus melakukan pengecekan program pembangunan yang ada di daerah. Misalnya terkait dengan pembangunan jalan, pemantauan kawasan ekonomi, tempat-tempat pariwisata, dll.
Pemerintah berharap tahun 2018 harus selesai infrastruktur ekonomi dan sosial. Sehingga pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai target.
Dalam perencanaan program Mendagri mengingatkan kembali untuk selalu berhati-hati dengan area rawan korupsi.
“Saya mohon teman-teman pemda dan DPRD waspadai area rawan korupsi. Area rawan korupsi itu masih terpusat pada perencanaan anggaran, retribusi dan pajak daerah, ketiga dana bansos dan hibah, ketiga hal itu harus dicermati dengan baik,” tambah Tjahjo.
#Gan/Humas Puspen Kemendagri
No comments:
Post a Comment