Davip Maldian Calon DPD RI No. 4: Korupsi Musuh Bersama karena Buat Rakyat Melarat

Padang, MW--- Andi,  begitu orang-orang dekatnya menyapa Davip Maldian, S.Sos adalah salah seorang Calon Anggota DPD RI No. 4  salah seorang tokoh politisi muda Sumatera Barat yang tidak mengenal kata kompromi pada setiap perilaku pejabat publik yang tidak benar. Andi yang dilahirkan di Padang Pariaman 47 tahun silam kini dipercaya sebagai calon anggota DPD RI No. 4 dan Ketua YPKMI. Baginya faktor yang paling penting untuk menegakkan supermasi hukum itu adalah komitmen moral aparat penegak hukum. Ini disebabkan  lantai yang kotor harus dibersihkan dengan sapu bersih.

Hal itu dikatakan Davip Maldian baru-baru ini di Kampus STIH Padang kepada wartawan (2/4). Harapan rakyat, tegaknya supermasi hukum di negeri ini tampaknya sulit untuk terwujud nyata. Menurut anda, apa faktor  yang paling utama untuk menegakkan supermasi hukum itu? Jawab. Saya melihat, faktor yang paling penting untuk menegakkan supermasi hukum itu adalah komitmen moral aparat penegak hukum. Ambil contoh misalnya polisi, kejaksaan dan lembaga peradilan.

Berarti, jika komitmen moral aparat penegak hukum itu ada supermasi hukum itu akan tegak dengan sendirinya? jawab Iya..., bung! Saya yakin, jika komitmen moral para aparat penegak hukum itu ada, secara otomatis aturan pasti akan tegak. Sebaliknya, jika komitmen moral itu hanya setengah hati, maka yang akan terjadi hanyalah bagaimana mencari celah untuk memamfaatkan kelemahan yang ada guna memperkaya diri para oknum aparat penegak hukum itu sendiri.

Lantas, lembaga legislatif sendiri apa yang harus dilakukannya? jawab sebetulnya, legislatif dan eksekutif harus mensuport bagaimana tegaknya penegakan hukum ini. Sebab bagaimanapun penegakan hukum itu saling terkait. maka dari itu jika eksekutif itu tidak baik otomatis kejaksaan hanya akan menjadi alat bagi eksekutif untuk meraih tujuan.

Jika begitu, apa yang harus dilakukan pemerintahan baru nantinya? jawab, pemerintahan baru harus membersihkan birokrasi pemerintahan. Jika bisa mulai dari mentri hingga Dirjend harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai komitmen moral anti korupsi. Artinya pemerintah akan bersih jika sudah dimulai dari atas atau dari Presiden hingga mentri.

Saran anda? Pak Davip jawab hendaknya birokrasi jangan diisi dengan orang-orang yang bermental fiodal yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Disamping itu jangan mengangkat mentri yang terkontaminasi oleh kejahatan masa lalu seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Dilaporkan: Buya

Davip Maldian Calon DPD RI No. 4 : Korupsi Musuh Bersama, Bikin Rakyat Melarat

Minggu, 06 April 2014 - 20:45:33 WIB

PadangTIME - Andi begitu sapaan akrab Davip Maldian adalah salah seorang Calon Anggota DPD RI No. 4  salah seorang tokoh politisi muda Sumatera Barat yang tidak mengenal kata kompromi pada setiap perilaku pejabat public yang tidak benar. Andi yang dilahirkan di Padang Pariaman 47 tahun silam kini dipercaya sebagai calon anggota DPD RI No. 4 dan Ketua YPKMI. Baginya factor yang paling penting untuk menegakkan supermasi hukum itu adalah komitmen moral aparat penegak hokum. Sebab lantai yang kotor harus dibersihkan dengan sapu bersih.

Hal itu dikatakan Davip Maldian baru-baru ini di Kampus STIH Padang kepada Media Online PadangTIME (2/4). Harapan rakyat, tegaknya supermasi hukum di negeri ini tampaknya sulit untuk terwujud nyata. Menurut anda, factor apa yang paling utama untuk menegakkan supermasi hukum itu? Jawab. Saya melihat, factor yang paling penting untuk menegakkan supermasi hukum itu adalah komitmen moral aparat penegak hukum. Ambil contoh misalnya polisi, kejaksaan dan lembaga peradilan.

Berarti, jika komitmen moral aparat penegak hukum itu ada supermasi hukum itu akan tegak dengan sendirinya? jawab Iya..., bung! Saya yakin, jika komitmen moral para aparat penegak hukum itu ada, secara otomatis aturan pasti akan tegak. Sebaliknya, jika komitmen moral itu hanya setengah hati, maka yang akan terjadi hanyalah bagaimana mencari celah untuk memamfaatkan kelemahan yang ada guna memperkaya diri para oknum aparat penegak hukum itu sendiri.

Lantas, lembaga legislatif sendiri apa yang harus dilakukannya? jawab sebetulnya, legislatif dan eksekutif harus mensuport bagaimana tegaknya penegakan hukum ini. Sebab bagaimanapun penegakan hukum itu saling terkait. maka dari itu jika eksekutif itu tidak baik otomatis kejaksaan hanya akan menjadi alat bagi eksekutif untuk meraih tujuan.

Jika begitu, apa yang harus dilakukan pemerintahan baru nantinya? jawab, pemerintahan baru harus membersihkan birokrasi pemerintahan. Jika bisa mulai dari mentri hingga Dirjend harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai komitmen moral anti korupsi. Artinya pemerintah akan bersih jika sudah dimulai dari atas atau dari Presiden hingga mentri.

Saran anda Pak Davip jawab hendaknya birokrasi jangan diisi dengan orang-orang yang bermental fiodal yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Disamping itu jangan mengangkat mentri yang terkontaminasi oleh kejahatan masa lalu seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. (az)
- See more at: http://padangtime.com/read-1381-davip-maldian-calon-dpd-ri-no-4--korupsi-musuh-bersama-bikin-rakyat-melarat.html#sthash.hGSjJUf1.dpuf