MWawasan.JENEWA~ "Indonesia miliki komitmen kuat untuk kembangkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bawah institusi tunggal dengan target pencapaian Universal Health Coverage (UHC) pada 2019, dimana Puskesmas berperan penting dalam pencapaian UHC," ungkap Pelapor Khusus PBB terhadap Hak atas Kesehatan, Mr. Dainius Puras.
Hal tersebut disampaikan sebagai Keynote Speaker dalam side event bertemakan "Universal Health Coverage and the Right to Health" yang diselenggarakan di sela-sela Sesi ke-35 Sidang Dewan HAM PBB di kantor PBB Jenewa (7/6).
Sementara itu, Duta Besar Hasan Kleib selaku Wakil Tetap Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa menyampaikan bahwa mewujudkan hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan mandat Konstitusi dan merupakan salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi melalui program Indonesia Sehat.
Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan, dr. Donald Pardede memaparkan kebijakan Pemerintah RI di bidang kesehatan yang meliputi capaian, tantangan dan way forward. Ditekankan pula komitmen tinggi Indonesia terhadap Hak atas Kesehatan melalui Pelayanan Kesehatan Primer untuk mewujudkan health for all.
Direktur Perencanaan, Pembangunan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, Mundiharno memaparkan capaian, tantangan, dan way forward BPJS Kesehatan selaku institusi penyedia JKN.
Wakil Tetap Pakistan di Jenewa menyampaikan bahwa Pakistan juga telah memiliki National Health Vision 2015-2019 dengan fokus kepada populasi miskin. Thailand dan Jerman juga menyampaikan pengalaman, praktik baik, serta inisiatif pada tingkat nasional maupun internasional termasuk G20 yang saat ini diketuai Jerman.
Side event ini diselenggarakan oleh Indonesia bekerja sama dengan Pakistan, Thailand, dan Jerman sebagai forum bertukar pengalaman mengenai upaya dan tantangan serta mengeksplorasi kerjasama dalam mencapai UHC di bawah kerangka SDGs. Kehadiran Direktur Service Delivery and Safety WHO, dr. Edward Talbot Kelley selaku moderator menunjukkan kerja sama yang baik antara Negara dan Organisasi Internasional.
Forum menyimpulkan bahwa UHC adalah bagian integral dalam pemenuhan Hak atas Kesehatan dan kerja sama antar seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam pencapaiannya. Peningkatan kapasitas Pelayanan Kesehatan Primer seperti Puskesmas di Indonesia selaku garda terdepan pelayanan kesehatan dinilai merupakan kunci menuju pencapaian UHC.
Side Event Dewan HAM PBB ini dihadiri oleh 70 peserta yang berasal dari kalangan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Para peserta mengapresiasi kepemimpinan dan peran aktif Indonesia dalam pemajuan isu UHC dan Hak atas Kesehatan.
Dewan HAM PBB merupakan badan antar-pemerintahan PBB yang beranggotakan 47 negara, termasuk Indonesia dan bermandatkan upaya pemajuan dan perlindungan HAM pada tingkat global. Sesi ke-35 Dewan HAM ini akan berlangsung pada tanggal 6 – 23 Juni 2017 di Jenewa, Swiss.
Hal tersebut disampaikan sebagai Keynote Speaker dalam side event bertemakan "Universal Health Coverage and the Right to Health" yang diselenggarakan di sela-sela Sesi ke-35 Sidang Dewan HAM PBB di kantor PBB Jenewa (7/6).
Sementara itu, Duta Besar Hasan Kleib selaku Wakil Tetap Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa menyampaikan bahwa mewujudkan hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan mandat Konstitusi dan merupakan salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi melalui program Indonesia Sehat.
Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan, dr. Donald Pardede memaparkan kebijakan Pemerintah RI di bidang kesehatan yang meliputi capaian, tantangan dan way forward. Ditekankan pula komitmen tinggi Indonesia terhadap Hak atas Kesehatan melalui Pelayanan Kesehatan Primer untuk mewujudkan health for all.
Direktur Perencanaan, Pembangunan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, Mundiharno memaparkan capaian, tantangan, dan way forward BPJS Kesehatan selaku institusi penyedia JKN.
Wakil Tetap Pakistan di Jenewa menyampaikan bahwa Pakistan juga telah memiliki National Health Vision 2015-2019 dengan fokus kepada populasi miskin. Thailand dan Jerman juga menyampaikan pengalaman, praktik baik, serta inisiatif pada tingkat nasional maupun internasional termasuk G20 yang saat ini diketuai Jerman.
Side event ini diselenggarakan oleh Indonesia bekerja sama dengan Pakistan, Thailand, dan Jerman sebagai forum bertukar pengalaman mengenai upaya dan tantangan serta mengeksplorasi kerjasama dalam mencapai UHC di bawah kerangka SDGs. Kehadiran Direktur Service Delivery and Safety WHO, dr. Edward Talbot Kelley selaku moderator menunjukkan kerja sama yang baik antara Negara dan Organisasi Internasional.
Forum menyimpulkan bahwa UHC adalah bagian integral dalam pemenuhan Hak atas Kesehatan dan kerja sama antar seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam pencapaiannya. Peningkatan kapasitas Pelayanan Kesehatan Primer seperti Puskesmas di Indonesia selaku garda terdepan pelayanan kesehatan dinilai merupakan kunci menuju pencapaian UHC.
Side Event Dewan HAM PBB ini dihadiri oleh 70 peserta yang berasal dari kalangan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Para peserta mengapresiasi kepemimpinan dan peran aktif Indonesia dalam pemajuan isu UHC dan Hak atas Kesehatan.
Dewan HAM PBB merupakan badan antar-pemerintahan PBB yang beranggotakan 47 negara, termasuk Indonesia dan bermandatkan upaya pemajuan dan perlindungan HAM pada tingkat global. Sesi ke-35 Dewan HAM ini akan berlangsung pada tanggal 6 – 23 Juni 2017 di Jenewa, Swiss.
#Gan/PTRI Jenewa
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment