Breaking News

Kekuasaan Erdogan Ditentukan Lewat Referendum

MWawasan.TURKI~ Sebanyak 55 juta berhak mengikuti referendum di 167.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di seantero Turki. Hasil referendum tersebut diperkirakan bakal diumumkan pada Minggu (16/04) malam.
Referendum menentukan masa jabatan dan kewenangan Presiden Recep Tayyip Erdogan berlangsung di Turki pada Minggu (16/04).

Referendum menyediakan pilihan 'Ya' dan 'Tidak' bagi rakyat Turki. Pilihan 'Ya' berarti mendukung parlemen untuk menyetujui draf amandemen konstitusi. 

Draf itu menyebutkan pemilihan presiden dan parlemen selanjutnya akan digelar pada 3 November 2019. Presiden yang dipilih dalam pemilihan itu menjabat selama lima tahun dengan maksimal dua masa jabatan.

Apabila mayoritas pemilih berpihak pada kubu 'Ya', Erdogan berpotensi memimpin Turki hingga 2029 mendatang. Erdogan juga bakal berwenang menunjuk menteri-menteri, mengeluarkan dekrit, mengangkat hakim senior, dan membubarkan parlemen. Adapun posisi perdana menteri ditiadakan sehingga presiden mengontrol penuh birokrasi negara.

Dengan kata lain, referendum tersebut memberi pilihan kepada rakyat Turki untuk mengubah sistem parlementer ke sistem presidensiil. Jika terjadi, perubahan itu adalah yang paling signifikan sejak Turki menjadi republik hampir seabad lalu.

Sejauh ini, jajak pendapat mengindikasikan kubu 'Ya' unggul tipis.
Erdogan mengatakan perubahan itu penting dilakukan demi mengatasi tantangan keamanan yang dihadapi Turki dan menghindari koalisi pemerintahan yang rapuh seperti terjadi di masa lalu.

Dalam pawai terakhirnya di Istanbul, Erdogan menegaskan kepada para pendukungnya bahwa konstitusi yang baru akan "mendatangkan stabilitas dan kepercayaan yang diperlukan negara kita untuk berkembang dan bertumbuh."

Erdogan mengatakan sistem yang baru akan menyerupai sistem pemerintahan Prancis dan Amerika Serikat sehingga bakal memberi ketenangan di tengah prahara yang ditandai dengan pemberontakan suku Kurdi, kelompok milisi Islam, dan konflik di Suriah yang mendatangkan ribuan pengungsi.


#AFP/(*)

No comments