Reformasi Tata Pemilihan: Menjawab Gelombang Demonstrasi Rakyat

Reformasi Tata Pemilihan: Menjawab Gelombang Demonstrasi Rakyat

Oleh: 

Firdaus Gani Mahasiswa S3 UM Sumbar Prodi Studi Islam

Firdaus Gani

Gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak 25–30 Agustus 2025 adalah tanda nyata kemarahan rakyat. Kekecewaan ini bukan tanpa alasan: ekonomi rakyat semakin sulit, harga pangan tak terkendali, sementara DPR RI menikmati fasilitas hidup serba mewah. Ketimpangan inilah yang memicu rakyat turun ke jalan, menegur pemerintah yang dianggap abai.

Dari perspektif ilmu politik, fenomena ini sesuai dengan teori Relative Deprivation (Ted Robert Gurr): rakyat marah ketika janji tidak sesuai dengan realita. Dari perspektif Studi Islam, kondisi ini jelas bertentangan dengan nilai keadilan (al-‘adl) sebagaimana firman Allah:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa’: 58).

Rasulullah SAW pun menegaskan: “Setiap pemimpin adalah pengurus rakyatnya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya” (HR. Bukhari-Muslim).

Konsep Baru: Politik Tanpa Uang

Sebagai mahasiswa S3 Studi Islam, saya menilai akar masalahnya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sistem politik yang rusak oleh politik uang. Pemilu yang mahal melahirkan pemimpin yang berpikir “balik modal”, bukan melayani rakyat.

Saya menawarkan konsep baru:

1. Seleksi calon diperketat berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan modal.

2. Politik uang diharamkan, calon dilarang mengeluarkan satu rupiah pun untuk membeli suara.

3. Diskualifikasi otomatis bagi calon yang terbukti mengeluarkan uang.

4. Kampanye dibiayai negara melalui media resmi (TV, radio, platform digital).

5. Rekam jejak calon wajib transparan, sehingga rakyat menilai berdasarkan data, bukan uang.

Penutup

Demonstrasi hari ini adalah suara rakyat yang menuntut keadilan. Islam menegaskan, politik uang adalah bentuk risywah (suap) yang dilaknat Allah. Maka, jika ingin suasana kembali kondusif dan hati rakyat terobati, pemerintah dan DPR harus berani melakukan reformasi mendasar: politik tanpa uang, kepemimpinan berbasis amanah, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

#Firdaus Gani