Dalam Rapat Evaluasi Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Padang Pariaman Tuai Pujian dari Stakeholder

 

MWawasan, Padang Pariaman (SUMBAR)~ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Rapat Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024, di Gedung Serbaguna RM Sambalado, Pariaman Minggu (02/2/2025).

Kegiatan yang resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman H Azwar Mardin SE ini menghadirkan Forkopimda, Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar Mona Sisca dan Idham Fadhil, komisioner Bawaslu Provinsi Sumbar Khadafi, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumbar Zul Efendi, serta berbagai pihak lainnya yang terkait. 

Dalam sambutannya Azwar Mardin mengatakan keberhasilan Bawaslu tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, mulai dari Pemerintah daerah, TNI, Polri, Jurnalis hingga masyarakat luas. 

“Baik buruknya proses pemilihan di Padang Pariaman tak terlepas dari seluruh stakeholder terkait, kami sangat mengapresiasi peran insan pers dan yang telah membantu jalannya pemilihan umum (pemilu) di Padang Pariaman Pengawasan untuk pilkada ke depan harus lebih baik. Kami berharap sosialisasi kepada masyarakat juga lebih maksimal”, ujarnya.

Azwar Mardin menambahkan, "Pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemilu, maka kerja sama antara semua pihak sangat dibutuhkan, upaya untuk membudayakan demokrasi dan sportifitas dari semua kalangan masyarakat harus diwujudkan agar semakin matang".

Komisi Informasi Sumbar menilai Bawaslu Padang pariaman telah berhasil melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu yang mengawasi pelaksanaan Pemilu, terkhusus dalam hal keterbukaan informasi publik.

Idham Fadhil mengatakan, “Kami di Komisi Informasi sangat mengapresiasi kinerja dan komitmen Bawaslu Padang Pariaman pada Pilkada tahun 2024 kemarin, terutama dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi publik, Sehingga tidak heran Bawaslu Padang Pariaman menjadi lembaga yang informatif dan meraih peringkat 2 pada Monev KI Sumbar tahun 2024”, ujarnya. 

Senada dengan idham fadhil, Mona Sisca mengungkapkan keterbukaan informasi publik adalah kunci dalam mewujudkan transparansi pemerintahan dan partisipasi masyarakat, begitulah Pentingnya pemahaman hak akses informasi publik.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Khadafi menyoroti tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilu serentak yang mencakup pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan di 38 provinsi, serta 416 Kabupaten dan 98 Kota di Indonesia.

“Awalnya banyak pihak meragukan apakah pemilu serentak dapat terlaksana dalam satu hari, mengingat negara maju seperti Amerika Serikat pun tidak menerapkan sistem ini. Namun, Indonesia berhasil menyelenggarakannya, meskipun ada berbagai tantangan”, jelas Khadafi.

Diungkapkannya lagi, bahwa di Sumatera Barat lebih dari 17.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus melakukan pemungutan suara ulang, akibat berbagai dinamika yang terjadi. Ia juga mengapresiasi, jalannya pemilu yang berlangsung relatif aman tanpa ada gangguan stabilitas daerah.

“Tidak ada kaca yang pecah, tidak ada batang yang menetes, dan tidak ada asap mengepul di Sumatera Barat. Jika pun ada dinamika, lebih banyak terjadi di ruang digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube”, kata Khadafi.

“Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan pilkada mendatang dapat berjalan lebih baik, transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia”, sebutnya.

#AL/CAN