Bawaslu Padang Pariaman Adakan Rakor Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Logistik Pemilu 2024

Mwawasan, Padang Pariaman (SUMBAR)~ “Proses Pengelolaan Logistik Pemilu memiliki risiko dan tingkat kesulitan yang tinggi, sebagai Pengawas kita bertugas untuk mengingatkan KPU sebagai pengelola logistik agar tidak terjebak dalam pelanggaran-pelanggaran yang sangat mungkin terjadi” pungkas Vifner, yang merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan pada Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu Bawaslu Padang Pariaman yang dilaksanakan di Aula Hotel Minang Jaya pada Sabtu (11/11/2023).

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Padang Pariaman, Azwar Mardin. Dalam sambutannya menyampaikan "agar seluruh panwaslu kecamatan dan jajaran dapat mendukung berlangsungnya tahapan logistik dengan baik, serta bekerja sama dengan seluruh unsur dan stakeholder, baik itu kepolisian maupun lembaga terkait lainnya". 

"Dalam Pengelolaan logistik, pengawas maupun penyelenggara teknis dapat menemui berbagai macam kendala, baik itu kotak dan surat suara yang rusak maupun surat yang tertukar dan hilang, sehingga kita sebagai pengawas pemilu mesti mengawasi dengan maksimal agar logistik dapat dikelola dengan baik, dan diawasi selama 24 jam", jelasnya. 

Azwar mardin menambahkan "Dengan adanya pengawasan dari bawaslu, ketika adanya potensi masalah, bawaslu wajib melakukan upaya pencegahan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bawaslu berhak melakukan pencegahan dan penindakan, dan dalam setiap penindakan yang dilakukan oleh bawaslu harus diawali dengaan pencegahan terlebih dahulu. Dugaan tindak pidana dapat gugur apabila bawaslu tidak melakukan pencegahan".

"Dengan terbukanya potensi tindak pidana dalam pengelolaan logistik tersebut, perlu adanya penyamaan persepsi dengan seluruh unsur sentra gakkumdu, idealnya kita sebagai pengawas harus memiliki pemahaman yang lebih tinggi dibanding pihak yang di awasi. Dengan kata lain, pengawas pemilu mesti memiliki pemahaman mengenai seluruh aturan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaran pemilihan umum. Agar penyelenggara teknis tidak terdampak dalam berbagai potensi tindak pidana pelanggaran", tutup Azwar Mardin

Pada kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu kali ini, Bawaslu Padang Pariaman turut menghadirkan narasumber baik dari akademisi yakninya Muhammad Taufik, maupun pihak penyelenggara teknis, Surya Efitrimen yang merupakan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat. Dalam paparannya, Ketua KPU provinsi Sumatera Barat tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan logistik pemilu, ada beberapa kriteria logistik pemilu yang mesti dipastikan oleh pengawas, diantaranya; tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya serta Seluruh pergerakan distribusi logistik wajib diawasi oleh pengawas pemilu. 

Senada dengan yang disampaikan oleh Surya Efitrimen. Muhammad Taufik, memaparkan betapa vitalnya pengawasan logistik tersebut. Sebab, transformasi kekuasaan cenderung dilaksanakan secara tidak damai atau kekerasan. Indonesia sudah mencoba mengelolanya dengan damai tetapi kekuasaan hari ini habitusnya adalah konflik karena melibatkan seluruh unsur masyarakat dengan kepentingan yang berbeda. Sebagai penyelenggara kita harus dapat menengahi dan menangani konflik antar berbagai pihak. 

"Dalam pelaksanaan hukum, tahapan logistik ini akan mengandung berbagai problem lainnya. Baik itu aparat, infrastuktur, penyelenggara, maupun kultur masyarakat. Oleh sebab itu, penyelenggara harus sama-sama bersinergi dan menjaga keharmonisan dalam melaksanakan seluruh tahapan agar terselenggaranya pemilu/pemilihan dengan upaya maksimal", ujar Muhammad Taufik. 

#AL/CAN