MWawasan, Jakarta~ Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ingin kecamatan di kota yang padat penduduk memiliki minimal satu mobil pemadam kebakaran (damkar). Menurut Tjahjo, target tersebut perlu dicapai karena kebakaran besar kerap terjadi di permukiman-permukiman padat.
"Target kita bagi kota yang berpenduduk padat setidaknya satu kecamatan harus punya satu mobil damkar," kata Tjahjo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemadam Kebakaran 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (3/11).
Tjahjo mengatakan, kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Surabaya, Tangerang, dan Padang mesti menjadi contoh bagi kota lain yang notabene lebih rendah kepadatan penduduknya.
"Setiap kecamatan harus ada pos. Satu atau dua pos," tutur Tjahjo.
Tjahjo juga mengingatkan agar setiap pemda baik dari provinsi hingga kota mencantumkan unsur pemadaman kebakaran ke dalam program prioritas. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dia menegaskan pemadaman kebakaran telah masuk menjadi urusan wajib pelayanan dasar seperti halnya pendidikan, kesehatan, perumahan, penataan ruang, dan pekerjaan umum.
Tjahjo mengatakan selama ini pemerintah daerah cenderung pilih kasih kepada pemadam kebakaran. Anggaran yang diberikan untuk urusan pemadaman kebakaran berbeda jauh dengan anggaran yang dialokasikan untuk urusan pelayanan dasar lainnya.
Bahkan, lanjut Tjahjo, masih ada pemda yang menganggap pemadam kebakaran yang membebani anggaran saja.
Tjahjo lalu berharap seluruh elemen masyarakat turut menaruh perhatian terhadap urusan pemadaman kebakaran di wilayahnya. Sinergi harus dibangun semaksimal mungkin.
Dari tingkat pusat, Tjahjo berjanji akan terus membantu memajukan pengelolaan urusan pemadam kebakaran di seluruh daerah di Indonesia.
"Hanya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah perlindungan masyarakat dan ancaman dampak kejadian kebakaran bisa terwujud secara optimal," ujar Tjahjo.
#CNN / CH/Buya
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment