WWawasan.JAKARTA~ Partai Indonesia Kerja menilai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang tahun 2017 diwarnai berbagai capaian yang menggembirakan, terutama di sektor ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Sedangkan di sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih diperlukan pembenahan serius. Hal ini disampaikan oleh Hartoko Adi Oetomo, Ketua Umum DPP PIKA dalam acara Refleksi Satu Tahun Partai Indonesia Kerja (PIKA), yang antara lain dihadiri jajaran Pengurus DPP PIKA serta dari DPD PIKA DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
“Sebagai bangsa yang berdaulat, kita patut bersyukur atas capaian ekonomi nasional. Hal ini bukan saja karena kita lolos dari dera’an krisis ekonomi, tetapi GDP kita juga melesat cukup signifikan. Bila pada tahun 1998 baru mencapai USD 95 miliar, maka pada 2016 sudah berada pada angka USD 861,9 miliar,” kata Hartoko Adi Oetomo. Hal tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan GDP tertinggi nomor 3 diantara negara-negara yang tergabung dalam G20. Kabar baik lainnya, tambah Hartoko, untuk pertama kalinya sejak krisis ekonomi mendera Indonesia pada 1998, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poors (S&P) menaikan peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade, karena pemerintah dinilai berhasil menekan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, sehingga sektor keuangan menjadi stabil.
PIKA memandang agar momentum perekonomian yang baik ini terus dijaga dan bahkan ditingkatkan agar masyarakat semakin sejahtera. Oleh karena itu, berbagai kendala yang berimplikasi pada laju ekonomi, perlu terus dibenahi. Sebut saja penyerapan belanja modal pemerintah hingga ahir Februari 2017 baru mencapai Rp. 225,6 triliun, atau baru mencapai 10,84% dari target dalam APBN 2017. Hal ini tentu akan berdampak pada laju pembangunan dan pelayanan pada masyakat.
“Masalah perburuhan juga harus ditangani dengan arif. Meski saat ini Indonesia menjadi negara yang sangat baik bagi investasi asing, namun jika iklim investasi tidak dijaga, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendorong roda perekonomian lebih cepat lagi,” ujar Hartoko.
Pada bagian lain, Hartoko juga mengkritisi masalah penegakan hukum, terutama penuntasan kasus mega korupsi BLBI, KTP elektronik, Bank Century, dan penuntasan korupsi Hambalang. PIKA mendorong agar Polri dan KPK bisa bersinergi dalam pengungkapan dan penuntasan kasus-kasus korupsi di semua bidang.
Isu lingkungan juga tidak lepas dari sorotan PIKA. Masalah banjir, pengelolaan sampah, dan kemacetan kendaraan di kota-kota besar, hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. PIKA menyerukan pada pihak-pihak terkait untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam mengatasi hal-hal di atas mengingat hal ini merupakan masalah lama yang terus berulang.
Selain itu, PIKA mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, serta melindungi kepentingan nasional dengan membatasi -bahkan menghentikan ekspor mineral dan batubara. “Ini merupakan komitmen pemerintah yang patut kita apresiasi bersama,” tandas Hartoko. Dengan kebijakan tersebut, Indonesia akan semakin mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal untuk mendukung industri manufaktur nasional. Kebutuhan akan mineral strategis juga akan mudah dipenuhi dengan adanya kebijakan tersebut.
Sedangkan di sektor politik, PIKA mendorong pemerintah dan penyelenggara Pemilu agar menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh, terutama dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Luber dan Jurdil dalam Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019. Pemilu harus dijadikan wahana untuk mewujudkan demokrasi yang substantif. Berbagai upaya untuk mendegradasi demokrasi substantif menjadi sekedar demokrasi administratif, harus dikoreksi dan bahkan dihilangkan. Karena, demokrasi yang manipulatif seperti itu hanya akan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh keadilan.
Di hadapan para kader yang hadir dalam acara refleksi satu tahun PIKA, Hartoko meminta agar PIKA menjadi wadah yang nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat, baik untuk menyalurkan aspirasinya mau pun untuk mewujudkan harapannya. PIKA yang lahir pada 1 Juni 2016 ini, harus menjadi perekat persatuan bangasa, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang dinamis, serta menjadi komponen bangsa yang teguh mempertahankan NKRI.
Sedangkan di sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih diperlukan pembenahan serius. Hal ini disampaikan oleh Hartoko Adi Oetomo, Ketua Umum DPP PIKA dalam acara Refleksi Satu Tahun Partai Indonesia Kerja (PIKA), yang antara lain dihadiri jajaran Pengurus DPP PIKA serta dari DPD PIKA DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
“Sebagai bangsa yang berdaulat, kita patut bersyukur atas capaian ekonomi nasional. Hal ini bukan saja karena kita lolos dari dera’an krisis ekonomi, tetapi GDP kita juga melesat cukup signifikan. Bila pada tahun 1998 baru mencapai USD 95 miliar, maka pada 2016 sudah berada pada angka USD 861,9 miliar,” kata Hartoko Adi Oetomo. Hal tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan GDP tertinggi nomor 3 diantara negara-negara yang tergabung dalam G20. Kabar baik lainnya, tambah Hartoko, untuk pertama kalinya sejak krisis ekonomi mendera Indonesia pada 1998, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poors (S&P) menaikan peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade, karena pemerintah dinilai berhasil menekan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, sehingga sektor keuangan menjadi stabil.
PIKA memandang agar momentum perekonomian yang baik ini terus dijaga dan bahkan ditingkatkan agar masyarakat semakin sejahtera. Oleh karena itu, berbagai kendala yang berimplikasi pada laju ekonomi, perlu terus dibenahi. Sebut saja penyerapan belanja modal pemerintah hingga ahir Februari 2017 baru mencapai Rp. 225,6 triliun, atau baru mencapai 10,84% dari target dalam APBN 2017. Hal ini tentu akan berdampak pada laju pembangunan dan pelayanan pada masyakat.
“Masalah perburuhan juga harus ditangani dengan arif. Meski saat ini Indonesia menjadi negara yang sangat baik bagi investasi asing, namun jika iklim investasi tidak dijaga, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendorong roda perekonomian lebih cepat lagi,” ujar Hartoko.
Pada bagian lain, Hartoko juga mengkritisi masalah penegakan hukum, terutama penuntasan kasus mega korupsi BLBI, KTP elektronik, Bank Century, dan penuntasan korupsi Hambalang. PIKA mendorong agar Polri dan KPK bisa bersinergi dalam pengungkapan dan penuntasan kasus-kasus korupsi di semua bidang.
Isu lingkungan juga tidak lepas dari sorotan PIKA. Masalah banjir, pengelolaan sampah, dan kemacetan kendaraan di kota-kota besar, hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. PIKA menyerukan pada pihak-pihak terkait untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam mengatasi hal-hal di atas mengingat hal ini merupakan masalah lama yang terus berulang.
Selain itu, PIKA mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, serta melindungi kepentingan nasional dengan membatasi -bahkan menghentikan ekspor mineral dan batubara. “Ini merupakan komitmen pemerintah yang patut kita apresiasi bersama,” tandas Hartoko. Dengan kebijakan tersebut, Indonesia akan semakin mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal untuk mendukung industri manufaktur nasional. Kebutuhan akan mineral strategis juga akan mudah dipenuhi dengan adanya kebijakan tersebut.
Sedangkan di sektor politik, PIKA mendorong pemerintah dan penyelenggara Pemilu agar menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh, terutama dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Luber dan Jurdil dalam Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019. Pemilu harus dijadikan wahana untuk mewujudkan demokrasi yang substantif. Berbagai upaya untuk mendegradasi demokrasi substantif menjadi sekedar demokrasi administratif, harus dikoreksi dan bahkan dihilangkan. Karena, demokrasi yang manipulatif seperti itu hanya akan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh keadilan.
Di hadapan para kader yang hadir dalam acara refleksi satu tahun PIKA, Hartoko meminta agar PIKA menjadi wadah yang nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat, baik untuk menyalurkan aspirasinya mau pun untuk mewujudkan harapannya. PIKA yang lahir pada 1 Juni 2016 ini, harus menjadi perekat persatuan bangasa, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang dinamis, serta menjadi komponen bangsa yang teguh mempertahankan NKRI.
#Bob/Rilis
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment