MWawasan.JAKARTA~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan kalau pemilihan rektor perguruan tinggi tetap melalui mekanisme ketentuan yang selama ini berjalan. Pemerintah mendelegasikan kepada Menristekdikti melakukan pemilihan dengan Menristekdikti.
Wacana adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerima laporan dan konsultasi dari Menristekdikti, kata dia tak merombak sistem pemilihan yang sudah ada sekarang. Tahapan penentuan rektor perguruan tinggi tetap berlangsung secara demokratis dan independen.
“Prinsipnya tetap pemilihan rektor dari hak pemerintah melalui Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang pasti akan dikonsultasikan kepada Bapak Presiden,” kata Tjahjo, Senin (5/6).
Dia meyakini kalau Menristekdikti pasti telah melakukan konsultasi kepada Presiden dalam proses pemilihan rektor ini. Namun seperti apa mekanismenya, tentu menjadi kewenangan internal kementerian teknis tersebut dengan kementerian kordinator terkait.
Sedangkan mengenai usulan melibatkan Presiden, menurut Tjahjo itu karena perlunya pemerintah melihat lebih jauh kondisi sekarang. Kampus selama ini menjadi target utama masuknya penyebaran paham anti-Pancasila, sehingga perlu pengendalian yang mana itu ada di tangan rektor.
Dalam hal ini tentu, kata Tjahjo, pihaknya punya langkah-langkah strategi bersama. Apalagi kampus saat ini menjadi salah satu 'target' penyebaran paham anti-Pancasila. Makanya, perlu pengendalian di perguruan tinggi. Rektor memiliki peranan strategis melakukan penanganan hal tersebut.
Menurut Tjahjo, sah-sah saja sebagai poros pemerintahan, Kemendagri melakukan pernannya menjaga stabilitas daerah untuk menangkal target-target radikalisme, terorisme, serta bahaya narkoba. Ini juga cara untuk membumikan pancasila, termasuk di lingkungan pendidikan.
"Masalah ada kamar lain terkait otonomi kampus, itu silahkan sudah menjadi rahahnya pergruan tinggi dan Menristekdikti. Tapi pada intinya rektor dan pemerintah baik pusat dan Daerah harus dalam posisi 'clear' menangkal paham radikal," tambah dia.
Maka kerjasama perlu dilakukan, tidak hanya pada lintas kementrian/lembaga tapi juga pada lintas forkompimda provinsi dan kabupaten/kota. Lalu membangun sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah melalui forum kerjamasama tersebut.
Wacana adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerima laporan dan konsultasi dari Menristekdikti, kata dia tak merombak sistem pemilihan yang sudah ada sekarang. Tahapan penentuan rektor perguruan tinggi tetap berlangsung secara demokratis dan independen.
“Prinsipnya tetap pemilihan rektor dari hak pemerintah melalui Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang pasti akan dikonsultasikan kepada Bapak Presiden,” kata Tjahjo, Senin (5/6).
Dia meyakini kalau Menristekdikti pasti telah melakukan konsultasi kepada Presiden dalam proses pemilihan rektor ini. Namun seperti apa mekanismenya, tentu menjadi kewenangan internal kementerian teknis tersebut dengan kementerian kordinator terkait.
Sedangkan mengenai usulan melibatkan Presiden, menurut Tjahjo itu karena perlunya pemerintah melihat lebih jauh kondisi sekarang. Kampus selama ini menjadi target utama masuknya penyebaran paham anti-Pancasila, sehingga perlu pengendalian yang mana itu ada di tangan rektor.
Dalam hal ini tentu, kata Tjahjo, pihaknya punya langkah-langkah strategi bersama. Apalagi kampus saat ini menjadi salah satu 'target' penyebaran paham anti-Pancasila. Makanya, perlu pengendalian di perguruan tinggi. Rektor memiliki peranan strategis melakukan penanganan hal tersebut.
Menurut Tjahjo, sah-sah saja sebagai poros pemerintahan, Kemendagri melakukan pernannya menjaga stabilitas daerah untuk menangkal target-target radikalisme, terorisme, serta bahaya narkoba. Ini juga cara untuk membumikan pancasila, termasuk di lingkungan pendidikan.
"Masalah ada kamar lain terkait otonomi kampus, itu silahkan sudah menjadi rahahnya pergruan tinggi dan Menristekdikti. Tapi pada intinya rektor dan pemerintah baik pusat dan Daerah harus dalam posisi 'clear' menangkal paham radikal," tambah dia.
Maka kerjasama perlu dilakukan, tidak hanya pada lintas kementrian/lembaga tapi juga pada lintas forkompimda provinsi dan kabupaten/kota. Lalu membangun sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah melalui forum kerjamasama tersebut.
#Gan/Puspen Kemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment