MWawasan.JAKARTA ~ Terkait dengan putusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakaan pihaknya (pemerintah) tidak akan mengintervensi.
Mendagri menyebutkan hal tersebut sudah merupakan kesepakatan mayoritas anggota DPD. Bahkan hal tersebut menurut Tjahjo adalah hak DPD.
"Saya kira kalau itu merupakan kesepakatan dari mayoritas anggota DPD, diputuskan di setiap paripurna itu ya haknya DPD, jadi pemerintah tidak melakukan intervensi," kata Mendagri di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/4).
Pada Selasa dinihari, sidang paripurna DPD secara aklamasi memutuskan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI dan Nono Sampono serta Damayanti Lubis sebagai wakil ketua DPD RI. Putusan itu diambil setelah terjadi sejumlah keributan dalam rapat paripurna yang sudah dilakukan sejak Senin (3/4) itu.
Perselisihan terjadi karena putusan terkait gugatan uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang mengembalikan masa jabatan Pimpinan DPD menjadi lima tahun.
Namun, Sidang Paripurna DPD dengan agenda pemilihan Ketua baru tetap dilaksanakan karena Sidang Paripurna DPD mengacu pada Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD soal masa jabatan pimpinan DPD, yaitu 2,5 tahun.
"Itu urusan internal DPD ya, jadi DPR,DPD, MPR komunikasi pemerintah punya mekanisme masing-masing. Kalau dikatakan apakah DPD itu steril dari parpol, tidak juga. Banyak yang eks-partai politik," tambah Tjahjo, seperti dikutip Antara.
Ia menolak berkomentar dengan proses pemilihan yang diwarnai dengan kericuhan tersebut. "Ya (pemilihan) sudah berlangsung ya bagaimana mau mengomentari? Saya tidak mau berkomentar, itu kan sudah berlangsung," ucap Tjahjo.
Sebelumnya dalam pencalonan per wilayah terdapat enam calon pimpinan DPD, namun dua calon dari wilayah Barat yakni Abdul Azis dan Andi Surya menyatakan mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada Darmayanti Lubis untuk maju.
Mendagri menyebutkan hal tersebut sudah merupakan kesepakatan mayoritas anggota DPD. Bahkan hal tersebut menurut Tjahjo adalah hak DPD.
"Saya kira kalau itu merupakan kesepakatan dari mayoritas anggota DPD, diputuskan di setiap paripurna itu ya haknya DPD, jadi pemerintah tidak melakukan intervensi," kata Mendagri di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/4).
Pada Selasa dinihari, sidang paripurna DPD secara aklamasi memutuskan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI dan Nono Sampono serta Damayanti Lubis sebagai wakil ketua DPD RI. Putusan itu diambil setelah terjadi sejumlah keributan dalam rapat paripurna yang sudah dilakukan sejak Senin (3/4) itu.
Perselisihan terjadi karena putusan terkait gugatan uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang mengembalikan masa jabatan Pimpinan DPD menjadi lima tahun.
Namun, Sidang Paripurna DPD dengan agenda pemilihan Ketua baru tetap dilaksanakan karena Sidang Paripurna DPD mengacu pada Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD soal masa jabatan pimpinan DPD, yaitu 2,5 tahun.
"Itu urusan internal DPD ya, jadi DPR,DPD, MPR komunikasi pemerintah punya mekanisme masing-masing. Kalau dikatakan apakah DPD itu steril dari parpol, tidak juga. Banyak yang eks-partai politik," tambah Tjahjo, seperti dikutip Antara.
Ia menolak berkomentar dengan proses pemilihan yang diwarnai dengan kericuhan tersebut. "Ya (pemilihan) sudah berlangsung ya bagaimana mau mengomentari? Saya tidak mau berkomentar, itu kan sudah berlangsung," ucap Tjahjo.
Sebelumnya dalam pencalonan per wilayah terdapat enam calon pimpinan DPD, namun dua calon dari wilayah Barat yakni Abdul Azis dan Andi Surya menyatakan mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada Darmayanti Lubis untuk maju.
#Gan/HumasKemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment