MWawasan.JAKARTA- Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrullah mengatakan bahwa sistem pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berlapis, maksudnya ada saksi, pengawas dan masyarakat di TPS yang saling mengenal.
Dia juga meminta masyarakat untuk mewaspadai peredaran KTP elektronik (KTP-el) palsu. Namun ia memastikan, KTP-el palsu dipastikan tidak dapat digunakan untuk melakukan pemungutan suara.
"KTP elektronik palsu tidak bisa digunakan untuk memilih di TPS ," ujar Zudan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/2).
Ia menjelaskan, pada 15 Februari, Dukcapil setempat akan tetap bekerja untuk melayani cek NIK di TPS. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi temuan KTP-el palsu.
"Jika ada temuan KTP elektronik yang dicurigai palsu, silakan masyarakat memfoto lalu mengirimkan via Whatssapp messanger kepada Dukcapil setempat. Dukcapil segera melakukan cek database dan hasilnya segera dikirim kembali ke petugas TPS," tutur Zudan.
Sebelumnya, Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta menemukan paket berisi KTP elektronik palsu. Paket yang diduga berisi ratusan KTP-el palsu itu dikirim dari Kamboja.
Dia juga meminta masyarakat untuk mewaspadai peredaran KTP elektronik (KTP-el) palsu. Namun ia memastikan, KTP-el palsu dipastikan tidak dapat digunakan untuk melakukan pemungutan suara.
"KTP elektronik palsu tidak bisa digunakan untuk memilih di TPS ," ujar Zudan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/2).
Ia menjelaskan, pada 15 Februari, Dukcapil setempat akan tetap bekerja untuk melayani cek NIK di TPS. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi temuan KTP-el palsu.
"Jika ada temuan KTP elektronik yang dicurigai palsu, silakan masyarakat memfoto lalu mengirimkan via Whatssapp messanger kepada Dukcapil setempat. Dukcapil segera melakukan cek database dan hasilnya segera dikirim kembali ke petugas TPS," tutur Zudan.
Sebelumnya, Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta menemukan paket berisi KTP elektronik palsu. Paket yang diduga berisi ratusan KTP-el palsu itu dikirim dari Kamboja.
#Gan/humaskemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment