Kabupaten Merangin Keberatan Dengan Rencana Penerimaan PPPK

Foto : Ilustrasi

Sarolangun (Jambi) – Calon pelamar Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Merangin harus bersabar, pasalnya jadwal penerimaan belum ada kepastian kapan akan dibuka.

Belum adanya kepastian jadwal penerimaan P3K disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Merangin, Nasution saat berbincang dengan awak media, Senin (28/01) di ruang kerjanya.

“Penerimaan PPPK belum ada kepastian kapan akan dibuka. Untuk kepastiannya menunggu pengumuman dari BKN,” terang Nasution.

Menurut dia, rencana penerimaan P3K instansinya bersama Bupati Merangin H. Al Haris pada hari Rabu (23/1) beberapa waktu yang lalu, menghadiri Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor: 49 tahun 2018 tentang manajeman P3K dan pengadaan P3K tahap I Tahun 2018 di Swiss Bell Hotel Harbour Bay Batam.

Dari hasil pertemuan dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan BKN belum ada keputusan akhir karena para Bupati dan Walikota keberatan dengan gaji yang akan diterima P3K dibebankan ke APBD tiap daerah.

“Bupati dan Walikota se-Indonesia keberaratan dengan gaji/honor yang diterima P3K yang setara dengan ASN yang dibebankan ke APBD. Untuk itu diusulkan gajinya di anggarkan di APBN,” ujarnya.

Untuk kriteria P3K yang akan diterima, yaitu tenaga honorer K2 dan K1 yang sudah bekerja dengan formasi guru, tenaga kesehatan dan penyuluh dengan batasan usia maksimal 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang akan dilamar.

Penulis : ikhsan