Sidang lanjutan kasus Tipikor Rudin Wako Padang Panjang: Ini keterangan saksi ahli dari Unand

MWawasan, Padang ~ Sidang Tipikor anggaran Rumah Dinas (Rudin) Walikota Padang Panjang yang di Gedung Pengadilan Tipikor-PHI anak ai Padang, Kamis (5/4) kembali digelar.

Sidang kali ini pihak kuasa hukum dari terdakwa, yakni Rici Lima Saza, Amirudin, SH menghadirkan satu saksi ahli dari Universitas Andalas (UNAND) Dr. Suharizal. SH, MH.

Dalam pakta persidangan, Suharizal menjelaskan, dalam praktek pengelolaan keuangan negara itu, apa bila terjadi kerugian uangan Negara yang bertanggung jawab itu adalah ring satu. Dalam hal ini, kata Suharizal adala, mulai dari Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara, kata Suharizal.

Terkait dengan hasil audit yang legal bisa menyatakan adanya kerugian keuangan Negara itu, kata Suharizal, adalah BPK, bukan BPKP apa lagi Inspektorat.

"Jadi tidak ada wewenang BPKP dan Inspektorat untuk menyebutkan adanya kerugian keuangan negara kepada penyedik, karena tugas BPKP dan Inspektorat itu, setalah melakukan audit tugasnya hanya melaporkan kepada pimpinannya, kalau hasil audit BPKP dilaporkan kepada Presiden, kalau hasil audit Inspektorat untuk Propinsi dilaporkan kepada Gubernur, kalau Kabupaten dilaporkan kepada Bupati, kalau Kota dilaporkan kepada Walikota. Kalau ada terjadi kerugian uang negara dalam hasil audit BPKP atau Inspektorat itu, maka Presiden atau Kepala Daerah tadi akan menbentuk tim, dan tuju hari paling lama, Presiden atau Kepala Daerah harus menyerahkannya kepada BPK," kata Suharizal sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan didepan majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Sri Hartati, anggota Ari Muladi dan Zaleka. 

Sidang Rici dilanjutkan Kamis mendatang. Sedangkan sidang selanjutnya diskoor sampai pukul 14.30 dengan menghadirkan saksi meringakan untuk Maria Feronika dan saksi alhi dari JPU 

#red/ce