Breaking News

DPRD Padang Panjang Dikunjungi Tamu dari Agam dan Solsel

MWawasan, Padang Panjang ~ Sekretaris DPRD Kota Padang Panjang Zulkifli, SH beserta jajaran menerima kunjungan Komisi I DPRD Kab. Agam yang dipimpin Peri Adrianto. Rombongan DPRD ini, 9 orang Anggota Dewan dan 4 orang pendamping dari sekretariat. Keseluruhan 13 orang. Selasa (13/3/2018).

Pada kesemptan itu, Sekretaris DPRD menyampaikan mohon maaf dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang Panjang yang tidak bisa hadir bersama sehubungan saat ini sedang melaksanakan tugas komisi keluar Daerah.

"Meskipun demikian sesuai dengan arahan Pimpinan kami dari Sekretariat diminta untuk tetap memberikan pelayanan kepada tamu yang datang berkunjung baik yang dari Daerah Kab/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat maupun luar provinsi," sebut Zulkifli.

Kunjungan Komisi I DPRD Agam ke DPRD Padang Panjang, adalah dalam rangka mengali lebih jahu tentang tugas dan kewenangan Komisi I, serta pembentukan Ranperda Inisiatif DPRD beserta mekanisme pembahasan dan penganggarannya, terhadap pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD berikut dengan turunannya berupa Perda dan Perwako.

Dari penjelasan yang diberikan Sekwan dan Kabag Keuangan serta Kasubag Risalah dan Kasubag Perundang-undangan dapat dipahami dan akan menjadi bahan masukan nantinya oleh Komisi I DPRD Kab. Agam bersama Pemkab.

Terakhir Pimpinan rombongan Komisi I DPRD Kab. Agam, Peri Adrianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekwan dan jajaran, yang telah memberikan penjelasan dan pelayanan yang memuaskan dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan kebersamaan.

Sebelum melanjutkan kunjungan ke Daerah lain pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kab. Agam melakukan foto bersama dengan Sekwan dan jajaran.

Berbarengan dengan kunjungan Komisi I DPRD Kab. Agam, Sekwan dan jajaran juga menerima kunjungan dari Sekretariat DPRD Kab. Solok Selatan yang terdiri dari 5 orang yaitu : Kasubag Aset (Faisal) beserta staf untuk konsultasi berkaitan dengan masalah keuangan dan sistim pembayaran non tunai serta penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN/PNS dilingkup Pemko khususnya Sekretariat DPRD. (***)