MWawasan.JENEWA~ Indonesia terpilih sebagai anggota Governing Body (GB) Organisasi Buruh Internasional (International Labour International/ILO) untuk periode tahun 2017-2020. Dalam pemilihan yang berlangsung pada pertemuan ke-106 International Labour Conference (ILC), di Jenewa, Swiss (12/6), Indonesia kembali terpilih menduduki posisi Deputy Member GB ILO setelah sebelumnya menduduki posisi yang sama untuk periode tahun 2014-2017.
"Terpilihnya kembali Pemerintah RI sebagai anggota GB ILO merupakan bukti pengakuan internasional atas peran dan kontribusi aktif Indonesia dalam upaya pencapaian kerja layak baik di tingkat nasional, regional, maupun global," ujar Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri, di Jenewa, setelah pelaksanaan pemilihan anggota GB ILO.
Menaker RI menekankan bahwa dengan menjadi anggota GB ILO, Indonesia dapat turut mendorong agar program-program ILO sejalan dengan kepentingan nasional. Di samping itu, Indonesia juga dapat menjembatani kepentingan negara-negara lain yang tidak menjadi anggota GB ILO.
"GB ILO adalah badan yang memiliki peran sangat strategis di ILO sehingga banyak negara yang berkompetisi untuk menjadi anggota GB. Sebagai anggota GB, Indonesia berkesempatan untuk mendorong isu-isu ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional dan negara-negara di kawasan" jelas Dubes Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa.
GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program ILO. Badan ini juga memiliki tugas untuk memilih Dirjen ILO dan menentukan agenda pertemuan ILC.
Keanggotaan GB terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja. Anggota GB dari unsur pemerintah terdiri 56 negara yang meliputi Regular Member dan Deputy Member berdasarkan keterwakilan kawasan. Mewakili kawasan Asia-Pasifik, khususnya sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia, bersama dengan Brunei Darussalam dan Myanmar, terpilih sebagai Deputy Member, sementara Thailand sebagai Regular Member.
"Terpilihnya kembali Pemerintah RI sebagai anggota GB ILO merupakan bukti pengakuan internasional atas peran dan kontribusi aktif Indonesia dalam upaya pencapaian kerja layak baik di tingkat nasional, regional, maupun global," ujar Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri, di Jenewa, setelah pelaksanaan pemilihan anggota GB ILO.
Menaker RI menekankan bahwa dengan menjadi anggota GB ILO, Indonesia dapat turut mendorong agar program-program ILO sejalan dengan kepentingan nasional. Di samping itu, Indonesia juga dapat menjembatani kepentingan negara-negara lain yang tidak menjadi anggota GB ILO.
"GB ILO adalah badan yang memiliki peran sangat strategis di ILO sehingga banyak negara yang berkompetisi untuk menjadi anggota GB. Sebagai anggota GB, Indonesia berkesempatan untuk mendorong isu-isu ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional dan negara-negara di kawasan" jelas Dubes Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa.
GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program ILO. Badan ini juga memiliki tugas untuk memilih Dirjen ILO dan menentukan agenda pertemuan ILC.
Keanggotaan GB terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja. Anggota GB dari unsur pemerintah terdiri 56 negara yang meliputi Regular Member dan Deputy Member berdasarkan keterwakilan kawasan. Mewakili kawasan Asia-Pasifik, khususnya sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia, bersama dengan Brunei Darussalam dan Myanmar, terpilih sebagai Deputy Member, sementara Thailand sebagai Regular Member.
#Gan/PTRI Jenewa
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment