Breaking News

Pembangunan Perdamaian Pilar Penting Diplomasi RI di PBB

MWawasan.BANDA ACEH~ Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI bekerja sama dengan Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala, Aceh telah mengadakan Kegiatan "Jejaring Masukan Daerah Untuk Mendukung Agenda Pembangunan Perdamaian"​ yang dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 15 Mei 2017.

Kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang ini ditujukan untuk menjaring masukan dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan lokal, khususnya mengenai perkembangan pembangunan perdamaian di Aceh, pasca ditandatanganinya Kesepakatan Damai Helsinki, Agustus 2005. 

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Luar Negeri menyampaikan berbagai kiprah dan peran diplomasi Indonesia di bidang  peacebuilding di PBB, serta arsitektur pembangunan perdamaian PBB termasuk masalah pendanaannya. Turut dibahas juga upaya memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular bagi pembangunan perdamaian pasca konflik.

Kepala Subdit Perdamaian dan Keamanan Internasional, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI, ​Diana E.S. Sutikno, dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa proses tercapainya perdamaian di Aceh telah menjadi salah satu contoh keberhasilan Indonesia dalam mendorong perdamaian di tingkat lokal yang diapresiasi oleh PBB sekaligus dapat dijadikan rujukan proses pembangunan perdamaian di belahan dunia lainnya. 

"Melalui pendekatan yang mendorong prinsip kepemilikan nasional (national ownership) dan kepemimpinan nasional (national leadership) seperti yang telah dipraktikan di Aceh, diharapkan negara-negara pasca konflik tidak kembali ke jurang konflik yang baru (relapse into conflict)", demikian lebih lanjut dipaparkan Diana.

Sementara itu Dr. Nazamudin S.E.,M.A., Wakil Rektor IV Universitas Syiah Kuala, dalam sambutannya menekankan bahwa Penandatangan kesepakatan damai Helsinki yang dilanjutkan dengan pengesahan UU Pemerintahan Aceh merupakan pintu awal bagi dimulainya pembangunan perdamaian (peacebuilding) di Aceh.

Kegiatan Jejaring Masukan Daerah kali ini mengangkat berbagai isu terkait peran dan diplomasi Indonesia sebagai anggota Peacebuilding Commission (PBC), manfaat strategis Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular bagi Pendanaan di negara-negara pasca konflik, peran Indonesia dalam membantu peacebuilding di Myanmar, keterlibatan dan kepempimpinan perempuan, peran penandanaan oleh pemerintah daerah untuk mendorong peacebuilding di tingkat lokal, serta kemitraan pemerintah dengan masyarakat madani untuk mendorong pembangunan perdamaian.

Para nara sumber berasal dari  Direktorat KIPS, Direktorat Kerja Sama Teknik dan Direktorat Afrika Kemlu RI, Bappeda Aceh, wakil masyarakat madani yang bergerak dalam bidang pemberdayaan Perempuan di Aceh (Balai Syura Ureng Inong Aceh) dan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar. Hadir selaku peserta antara lain wakil dari Komnas HAM Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, DPRA, Kejaksaan Tinggi, dan kalangan akademisi dari sejumlah universitas dan para mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Berbagai masukan dan pandangan yang diperoleh dari Jejaring Masukan Daerah ini akan melengkapi posisi Delegasi RI pada Sidang Tahunan PBC di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 22 Juni 2017 mendatang.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara pendiri PBC pada tahun 2006 dan saat ini kembali duduk sebagai anggota Organizing Committee PBC periode 2017-2018. Peran dan kontribusi strategis Indonesia di bidang pemeliharaan perdamaian (UN Peacekeeping) dan pembangunan perdamaian pasca konflik (post-conflict peacebuilding) sejalan dengan salah satu aksi strategis Pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam rangka menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional.

Saat ini peran aktif Indonesia dalam kerangka perdamaian PBB semakin ditingkatkan, khususnya menjelang proses pemilihan Indonesia sebagai calon Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Peran aktif Indonesia dalam arsitektur bina perdamaian PBB, diharapkan juga dapat membuka kesempatan pengiriman  para pakar sipil Indonesia yang bergerak di isu-isu pembangunan perdamaian pada berbagai misi perdamaian PBB.​ 




#Gan/Dit. KIPS