MWawasan.JAKARTA~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur menyelenggarakan rapat kordinasi dalam rangka percepatan reformasi birokrasi melalui electronic government (e-government).
Tjahjo mengatakan, pertemuan ini dalam rangka membuat agenda antara Kemendagri dan Kemenpan RB. Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia mengharapkan kedua kementerian tersebut mampu membangun hubungan tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah.
"Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, supaya lebih efektif, efisien mempercepat reformasi birokrasi yang ujungnya untuk memperkuat otonomi daerah," ucap Tjahjo usai melangsungkan rapat tersebut di Kantor Kemenpan RB Jakarta, Rabu (17/5).
Dia menambahkan, kedua instansi ini sepakat atas 15 isu pemerintahan, salah satunya adalah penerapan e-government. Ia berharap seluruh daerah bisa memiliki sistem yang sama dalam upaya transparansi perencanaan program, anggaran dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kemendagri dan Kemenpan RB menjadi kordinator dalam menggerakan sistem ini. Mudah-mudahan bisa lebih terintegrasi (pusat dan daerah) sehingga program pusat berjalan, begitu juga program strategis daerah. Kami harap tahun ini selesai,” ujar Tjahjo.
Menpan RB, Asman menambahkan, tema dalam rapat ini adalah upaya pemerintah melakukan percepatan reformasi birokrasi. Secara khusus, kata dia memang pertemuan tersebut membahas soal e-government di daerah sehingga, ini akan memperbaiki kinerja daerah.
"Pertama masalah e-government, performance best management kami harapkan cepat di daerah sehingga nanti penerapan sistem e-performance base manajemen jadi satu agenda yang besar termasuk perbaikan nilai aktif di daerah,” ujar Asman.
Pada rapat koordinasi ini kedua menteri juga membahas soal organisasi pemerintah. Terutama mengenai administrasi pemerintah. Kemudian, rapat juga membahas mengenai masalah kepegawaian. Rapat koordinasi ini merupakan hal rutin sebagai wujud sinkronisasi.
"Ketiga masalah kepegawaian dalam UU ASN sekarang pengisian jabatan tinggi, pengawasan segala macam. Hal-hal yang rutin selama ini terkait masalah birokrasi kita sinkronkan Kemendagri," ungkap dia.
Tjahjo mengatakan, pertemuan ini dalam rangka membuat agenda antara Kemendagri dan Kemenpan RB. Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia mengharapkan kedua kementerian tersebut mampu membangun hubungan tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah.
"Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, supaya lebih efektif, efisien mempercepat reformasi birokrasi yang ujungnya untuk memperkuat otonomi daerah," ucap Tjahjo usai melangsungkan rapat tersebut di Kantor Kemenpan RB Jakarta, Rabu (17/5).
Dia menambahkan, kedua instansi ini sepakat atas 15 isu pemerintahan, salah satunya adalah penerapan e-government. Ia berharap seluruh daerah bisa memiliki sistem yang sama dalam upaya transparansi perencanaan program, anggaran dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kemendagri dan Kemenpan RB menjadi kordinator dalam menggerakan sistem ini. Mudah-mudahan bisa lebih terintegrasi (pusat dan daerah) sehingga program pusat berjalan, begitu juga program strategis daerah. Kami harap tahun ini selesai,” ujar Tjahjo.
Menpan RB, Asman menambahkan, tema dalam rapat ini adalah upaya pemerintah melakukan percepatan reformasi birokrasi. Secara khusus, kata dia memang pertemuan tersebut membahas soal e-government di daerah sehingga, ini akan memperbaiki kinerja daerah.
"Pertama masalah e-government, performance best management kami harapkan cepat di daerah sehingga nanti penerapan sistem e-performance base manajemen jadi satu agenda yang besar termasuk perbaikan nilai aktif di daerah,” ujar Asman.
Pada rapat koordinasi ini kedua menteri juga membahas soal organisasi pemerintah. Terutama mengenai administrasi pemerintah. Kemudian, rapat juga membahas mengenai masalah kepegawaian. Rapat koordinasi ini merupakan hal rutin sebagai wujud sinkronisasi.
"Ketiga masalah kepegawaian dalam UU ASN sekarang pengisian jabatan tinggi, pengawasan segala macam. Hal-hal yang rutin selama ini terkait masalah birokrasi kita sinkronkan Kemendagri," ungkap dia.
#Gan/Puspen Kemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment