MWawasan.JAKARTA ~ Terkait dengan pemilihan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap diadakan pelantikan sesuai dengan tenggat waktu yakni 12 April 2017.
Maka dari itu, Mendagri berharap nama-nama calon anggota komisioner KPU dan Bawaslu yang lulus fit and proper test tersebut dapat diterima sebelum tanggal 12 April 2017.
“Kami mengharapkan jadwal fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) DPR dan kemudian keputusannya, disampaikan kepada Presiden, dapat pemerintah terima melalui Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) sebelum tanggal 12 April 2017. Pemerintah mengharapkan selesai sekitar tanggal 10 April 2017,” kata Tjahjo, kemarin, Kamis (23/3).
Dalam sesi konsinyering, kata Tjahjo, beredar sejumlah usulan untuk syarat anggota KPU-Bawaslu. Mulai dari jumlah anggota, strata pendidikan hingga usulan agar anggota KPU-Bawaslu boleh merupakan kader partai politik.
Namun, masukan tersebut masih harus dihimpun dan dibawa melalui tahapan yang cukup panjang. Mulai dari pembahasan di tingkat panitia kerja (Panja), dibawa ke tim perumus, tim sinkronisasi, dan kemudian dibawa ke rapat paripurna.
"Pak ketua (Pansus) tadi menghimpun masukan. Bisa ada 10 putusan di sini. Di paripurna juga bisa berubah," tuturnya. (*)
Maka dari itu, Mendagri berharap nama-nama calon anggota komisioner KPU dan Bawaslu yang lulus fit and proper test tersebut dapat diterima sebelum tanggal 12 April 2017.
“Kami mengharapkan jadwal fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) DPR dan kemudian keputusannya, disampaikan kepada Presiden, dapat pemerintah terima melalui Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) sebelum tanggal 12 April 2017. Pemerintah mengharapkan selesai sekitar tanggal 10 April 2017,” kata Tjahjo, kemarin, Kamis (23/3).
Dalam sesi konsinyering, kata Tjahjo, beredar sejumlah usulan untuk syarat anggota KPU-Bawaslu. Mulai dari jumlah anggota, strata pendidikan hingga usulan agar anggota KPU-Bawaslu boleh merupakan kader partai politik.
Namun, masukan tersebut masih harus dihimpun dan dibawa melalui tahapan yang cukup panjang. Mulai dari pembahasan di tingkat panitia kerja (Panja), dibawa ke tim perumus, tim sinkronisasi, dan kemudian dibawa ke rapat paripurna.
"Pak ketua (Pansus) tadi menghimpun masukan. Bisa ada 10 putusan di sini. Di paripurna juga bisa berubah," tuturnya. (*)
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment